Pemerintah Kota Banjarmasin resmi melakukan transformasi paradigma pelayanan Keluarga Berencana (KB) dari model pasif menjadi proaktif. Kebijakan ini diambil untuk memastikan akses kesehatan reproduksi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terhambat oleh kendala jarak, waktu, maupun stigma sosial.
Langkah strategis tersebut ditujukan untuk mempermudah kelompok rentan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Implementasi pendekatan baru ini dipantau langsung oleh Ketua TP Posyandu sekaligus Ketua TP PKK Kota Banjarmasin, Neli Listriani, saat meninjau pelayanan KB di Taman Terbuka Hijau Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (TTH RPTRA) Banua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Selasa (10/2/2026).
Kegiatan ini merupakan hasil sinergi lintas instansi yang turut dihadiri oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Farah Adibah, beserta jajaran tenaga kesehatan terkait.
Neli Listriani menegaskan bahwa pemerintah harus mengambil inisiatif untuk menjemput bola dalam memberikan pelayanan. Menurutnya, pola lama yang hanya menunggu warga datang ke fasilitas kesehatan sudah tidak efektif lagi bagi dinamika masyarakat perkotaan.
"Pemerintah berkomitmen untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Tujuannya agar setiap keluarga mendapatkan pendampingan, informasi, dan akses kesehatan yang layak tanpa harus terkendala antrean panjang atau jarak tempuh," ujar Neli.
Melalui skema layanan di ruang publik ini, masyarakat dapat mengakses berbagai metode kontrasepsi secara langsung, meliputi pil, suntik, implan, IUD, hingga kondom. Selain itu, tersedia pula ruang konsultasi medis bagi warga yang memerlukan penjelasan mendalam mengenai kesehatan reproduksi.
Model pelayanan kolaboratif antara Pemerintah Kota Banjarmasin, kader lingkungan, dan BKKBN ini dipandang sebagai solusi atas keterbatasan sistem layanan konvensional yang kurang fleksibel bagi warga dengan mobilitas tinggi.
Meski demikian, Neli mengakui bahwa tantangan literasi kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah, mengingat isu KB sering kali dianggap sebagai persoalan privat yang sensitif. Namun, tingginya aktivitas warga di ruang terbuka hijau justru menjadi peluang bagi pemerintah untuk melakukan edukasi secara persuasif dan berkelanjutan.
"Di lokasi seperti ini, warga bisa lebih leluasa berdiskusi dan memilih metode kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi fisik mereka tanpa merasa sungkan," tambahnya.
Ke depan, TP PKK bersama BKKBN berencana mengekspansi model layanan serupa ke seluruh kecamatan di Kota Banjarmasin. Upaya ini juga akan dibarengi dengan peningkatan kapasitas kader sebagai ujung tombak penyampaian informasi di tingkat komunitas.
"Fokus utama kami bukan sekadar pada alat kontrasepsi, melainkan pada penguatan ketahanan keluarga dari aspek fisik, mental, dan ekonomi. Hal ini sangat krusial dalam mencetak generasi berkualitas bagi masa depan Kota Banjarmasin," pungkas Neli.
