Wali Kota Banjarmasin H. M. Yamin HR mendesak perlunya perubahan paradigma dalam pembangunan fasilitas pendidikan di wilayah tersebut, yaitu beralih dari rehabilitasi minor yang berulang menjadi pembangunan infrastruktur sekolah yang permanen dan representatif. Desakan ini mengemuka setelah ia meninjau langsung kondisi SDN Pemurus Dalam 4, yang berlokasi di kawasan Tatah Belayung, pada Selasa (20/1/2026). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari penyisiran normalisasi sungai di area tersebut.
Dalam tinjauannya, Wali Kota menemukan bahwa 250 siswa di SDN Pemurus Dalam 4 menghadapi keterbatasan serius pada sarana ruang kelas, diperparah dengan ancaman genangan banjir yang terjadi setiap tahun. Selain kondisi fisik bangunan yang memerlukan perbaikan menyeluruh, ketersediaan lahan yang sempit juga menjadi kendala utama.
Yamin menegaskan bahwa optimalisasi sarana pendidikan harus menjadi prioritas serius. “Kami menginginkan agar fasilitas SD dan SMP yang lokasinya dinilai kurang representatif tidak lagi hanya menjalani rehabilitasi kecil. Idealnya, kita harus membangun baru yang permanen dan berkualitas. Dengan bangunan permanen, efisiensi anggaran tahunan dapat tercapai karena tidak perlu terus-menerus menganggarkan perbaikan akibat kerusakan struktural,” ujar Yamin di lokasi.
Ia menambahkan bahwa pola penanganan infrastruktur pendidikan harus diubah agar anggaran daerah tidak terkuras hanya untuk perbaikan yang sifatnya sementara. Mengingat potensi kepadatan penduduk yang terus meningkat, perluasan area sekolah mutlak diperlukan. Oleh karena itu, Yamin menggarisbawahi pentingnya koordinasi lintas sektoral dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terkait ketiadaan jenjang SMA di sekitar kawasan tersebut.
Selain masalah gedung sekolah, isu aksesibilitas juga menjadi perhatian utama. Wali Kota menyoroti kondisi jembatan penghubung menuju sekolah yang tampak memprihatinkan, bahkan diketahui pernah mengalami keruntuhan. Kondisi ini secara langsung menyulitkan mobil operasional untuk mendistribusikan program Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga makanan harus diangkut secara manual.
“Ada aspirasi terkait jembatan. Untuk mengantarkan makanan MBG, petugas atau siswa harus mengambilnya secara manual karena aksesnya yang buruk. Jembatan ini harus segera diperbaiki atau dibangun baru,” jelas Yamin. Ia juga menekankan perlunya penataan sungai yang optimal di sekitar sekolah agar aktivitas belajar mengajar tidak lagi terhenti akibat genangan banjir.
Sebagai langkah responsif, Pemerintah Kota Banjarmasin telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan lima sekolah baru sepanjang tahun ini melalui sistem grouping (penggabungan). Kebijakan ini bertujuan menciptakan fasilitas pendidikan yang lebih terintegrasi, modern, dan benar-benar nyaman bagi siswa dan guru.
Yamin secara lugas meminta Kepala Dinas Pendidikan untuk segera mengomunikasikan potensi pengembangan lahan di kawasan SDN Pemurus Dalam 4. Komitmen ini sejalan dengan visi Presiden RI dalam mewujudkan Sekolah Rakyat yang inklusif, memastikan bahwa pendidikan anak-anak di Banjarmasin tidak terhambat oleh keterbatasan fisik bangunan maupun infrastruktur pendukung.
