Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin menunjukkan komitmen serius dalam penanganan musibah banjir yang melanda kawasan terpencil, khususnya di Sungai Gampa dan Kampung Sasirangan RT 17, Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara.
Walikota Banjarmasin, HM Yamin HR, memimpin langsung peninjauan ke wilayah terdampak yang berbatasan dan tergolong terpencil tersebut pada Jumat malam, 9 Januari 2026.
Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut adalah Ketua DPRD Kota Banjarmasin Rikval Fachruri, Ketua TP PKK Banjarmasin Neli Listriani, serta sejumlah anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) Banjarmasin Utara.
Peninjauan ini sekaligus merupakan wujud perhatian Pemerintah Daerah terhadap masyarakat terdampak. Dilaporkan, sekitar 160 Kepala Keluarga (KK) di Sungai Gampa dan 150 KK di Kampung Sasirangan RT 17 mengalami dampak genangan air yang masih mengganggu aktivitas sehari-hari.
Sebagai respons tanggap darurat, Walikota HM Yamin HR turut mendistribusikan bantuan kebutuhan dasar kepada warga. Bantuan yang didukung oleh Bank Kalsel ini ditujukan untuk meringankan beban masyarakat sekaligus menegaskan kehadiran Pemerintah hingga ke wilayah pinggiran kota.
Berdasarkan analisis geospasial yang dilakukan, Walikota mengungkapkan bahwa banjir berulang di kawasan tersebut dipicu oleh penyempitan dan pendangkalan alur Sungai Gampa menuju Sungai Alalak. Kondisi ini secara signifikan mengurangi kapasitas daya tampung sungai saat debit air meninggi.
Oleh karena itu, penanganan masalah ini akan diprioritaskan melalui program pembukaan dan normalisasi sungai.
Menurut HM Yamin HR, normalisasi Sungai Gampa hingga terhubung dengan Sungai Alalak sangat krusial untuk meningkatkan daya tampung dan memperlancar aliran air, sehingga mengurangi risiko genangan pada permukiman warga dan fasilitas umum, termasuk sekolah.
Walikota juga menyoroti pentingnya penanganan yang menyeluruh. Meskipun muncul aspirasi usulan peninggian bangunan sekolah yang terdampak saat berdialog dengan warga, ia menegaskan bahwa solusi jangka panjang tidak akan tercapai bila perbaikan kondisi sungai tidak dilakukan.
"Apabila hanya bangunannya yang ditinggikan, sementara sungainya tidak dibenahi, maka masalah banjir tidak akan selesai," ujarnya. Diharapkan, dengan pembukaan dan pendalaman alur sungai, fasilitas publik seperti sekolah tidak lagi tergenang di masa mendatang.
Mengacu pada skala proyek dan besarnya biaya yang dibutuhkan, Walikota menyebut bahwa penanganan Sungai Gampa memerlukan kolaborasi intensif lintas level pemerintahan, mulai dari Pemko, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, hingga koordinasi dengan Kabupaten/Kota yang terhubung dengan sistem aliran sungai di Banjarmasin.
Selain upaya Pemerintah, Walikota mengingatkan masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan yang menghambat atau menutup alur air, karena aktivitas tersebut secara langsung berdampak pada peningkatan risiko banjir. Sungai yang lebar dan tidak dangkal akan berfungsi optimal sebagai tampungan air saat debit air tinggi.
