Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja (Diskopumker) Kota Banjarmasin, Machli Riyadi, secara resmi memaparkan arah kebijakan strategis instansinya pasca-pelantikan. Fokus utama Diskopumker kini diarahkan pada tiga pilar pembangunan ekonomi: penguatan Koperasi Merah Putih, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta mitigasi angka pengangguran di Kota Banjarmasin.
Dalam keterangan resminya pada Rabu (1/4/2026), Machli Riyadi menjelaskan bahwa Diskopumker memiliki kedudukan strategis karena harus menyelaraskan program dari tiga kementerian sekaligus, yakni Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Program-program tersebut dirancang untuk mendukung visi besar Wali Kota Banjarmasin dalam mewujudkan Banjarmasin Maju Sejahtera.
Optimalisasi Koperasi Merah Putih
Penguatan Koperasi Merah Putih ditetapkan sebagai prioritas utama dengan target operasional penuh pada tahun 2027. Program ini merupakan pengejawantahan ekonomi kerakyatan sebagaimana gagasan Mohammad Hatta. Saat ini, fondasi awal telah terbentuk dengan berdirinya 52 Koperasi Merah Putih di seluruh kelurahan di Kota Banjarmasin.
Sebagai langkah percepatan, Diskopumker menetapkan Kelurahan Pemurus Luar dan Kelurahan Tanjung Pagar sebagai model percontohan koperasi ideal. "Kedua kelurahan ini akan menjadi representasi yang nantinya direplikasi di wilayah lain," ujar Machli Riyadi.
Menyikapi tantangan berupa keterbatasan lahan dan kapasitas SDM pengurus, Diskopumker dijadwalkan menggelar pelatihan komprehensif terkait manajemen, keuangan, dan kewirausahaan pada 7–8 April 2026.
Pemberdayaan Sektor UMKM
Di sektor UMKM, data menunjukkan dominasi yang signifikan terhadap struktur ekonomi daerah. Dari total 80.858 unit usaha yang terdaftar melalui Nomor Induk Berusaha (NIB), terdapat 62.872 unit usaha mikro dan kecil, dengan komposisi usaha mikro mencapai 59.531 unit.
Machli Riyadi berkomitmen untuk meningkatkan kehadiran pemerintah melalui pendampingan intensif, kemudahan akses permodalan, serta pembukaan akses pasar. Pola kemitraan dan sistem konsinyasi antara koperasi dan pelaku usaha juga akan terus didorong guna memperkuat rantai distribusi tanpa membebani permodalan pelaku usaha di tahap awal.
Penekanan Angka Pengangguran
Tantangan krusial dihadapi di sektor ketenagakerjaan, di mana angka pengangguran di Banjarmasin tercatat sebesar 6,49 persen atau mencakup 21.220 pencari kerja. Angka ini berada di atas rata-rata pengangguran nasional yang berada di kisaran 4,1 persen.
Guna menekan angka tersebut, Diskopumker akan mengoptimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK) agar sesuai dengan kebutuhan industri terkini. Selain itu, fasilitasi rekrutmen massal pasca-Lebaran dan penciptaan lapangan kerja baru menjadi target jangka pendek.
Machli Riyadi juga memberikan perhatian serius pada aspek perlindungan tenaga kerja, termasuk pengawasan terhadap pemenuhan hak pekerja, standarisasi upah, hingga penanganan sengketa hubungan industrial seperti PHK sepihak.
Investasi dan Kolaborasi Ekonomi
Peluang investasi daerah juga dibuka melalui badan hukum koperasi, dengan prioritas pada investor lokal di tingkat kelurahan. Dengan total 512 koperasi aktif di Banjarmasin, Diskopumker menargetkan terciptanya ekosistem ekonomi yang maju dan inklusif.
"Kunci keberhasilan pembangunan ekonomi ini terletak pada kolaborasi dan inovasi. Kami akan memastikan program-program yang berjalan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat," tutup Machli Riyadi.