Pemerintah Kota Banjarmasin resmi melakukan penyegaran struktur birokrasi melalui pelantikan dan pengambilan sumpah 124 pejabat pada Kamis (5/2/2026). Bertempat di Aula Kayuh Baimbai, prosesi ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Muhammad Yamin HR sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dalam sambutannya, Muhammad Yamin HR menyatakan bahwa pergeseran jabatan administrator, pengawas, dan fungsional ini merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap posisi diisi oleh aparatur yang kompeten dan berintegritas. Ia menegaskan bahwa mutasi ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan selama hampir satu tahun masa kepemimpinannya.
"Kurang lebih 11 bulan kami melakukan penilaian dan evaluasi. Dinamika birokrasi ini adalah hal wajar untuk mendorong kinerja yang lebih optimal. Kami ingin pergeseran ini menjadi motivasi bagi seluruh aparatur untuk menunjukkan dedikasi nyata dalam melayani publik," ujar Muhammad Yamin HR.
Dari total 124 aparatur yang dilantik, rinciannya terdiri dari 95 pejabat administrator dan pengawas, 11 pejabat pengawas di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD), serta 18 pejabat fungsional.
Beberapa perubahan posisi strategis di antaranya adalah Apriana Amalia yang kini menjabat sebagai Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat, setelah sebelumnya menjabat Kabid Perencanaan Sosial, Pemerintahan, dan Pembangunan Manusia di Bappeda Litbang. Sementara itu, posisi Camat Banjarmasin Tengah kini diamanahkan kepada Herman Hidayatullah yang sebelumnya merupakan Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
Sektor pendidikan dan kesehatan juga mengalami penyegaran. Arif Agung Saptoto, yang sebelumnya menjabat Kabid Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, kini menempati posisi Sekretaris Dinas Pendidikan. Di sektor kesehatan, Fajar Sukma Nan Agung resmi dilantik sebagai Direktur Rumah Sakit Sultan Suriansyah.
Wali Kota juga memberikan atensi khusus kepada pejabat di BPKPAD agar menjaga akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, tata kelola keuangan yang bersih adalah fondasi utama keberlanjutan pembangunan daerah. Ia mengingatkan bahwa sumpah jabatan merupakan ikatan moral yang harus dipertanggungjawabkan kepada negara dan Tuhan Yang Maha Esa.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat, Totok Agus Daryanto, menjelaskan bahwa pelantikan ini ditujukan untuk menutup kekosongan jabatan pada unit-unit pelayanan teknis.
"Saat ini lima posisi camat telah terisi penuh. Fokus selanjutnya adalah mengisi kekosongan jabatan di tingkat kelurahan. Hal ini sesuai dengan instruksi Wali Kota untuk memperkuat ujung tombak pelayanan publik agar lebih optimal," pungkas Totok Agus Daryanto.
