BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin resmi memulai tahapan seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat kota untuk tahun 2026. Kegiatan yang diikuti oleh 232 pelajar tingkat SMA sederajat ini dibuka langsung oleh Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, di Aula Kayuh Baimbai, Balai Kota Banjarmasin, Selasa (7/4).
Dalam arahannya, Muhammad Yamin HR menyampaikan bahwa proses seleksi ini bertujuan menjaring putra-putri terbaik daerah. Ia berharap para peserta mampu menunjukkan performa maksimal agar dapat mewakili Kota Banjarmasin, baik di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan maupun hingga ke level nasional.
Menurut Muhammad Yamin HR, esensi Paskibraka bukan hanya sebatas seremonial pengibaran bendera pada peringatan Hari Kemerdekaan. Lebih dari itu, organisasi ini merupakan wadah pembentukan generasi muda yang memiliki jiwa nasionalisme, kedisiplinan, tanggung jawab, serta kapasitas kepemimpinan yang mumpuni.
“Peserta seleksi adalah putra-putri pilihan yang diharapkan menjadi teladan bagi masyarakat. Penjaringan ini sangat krusial untuk menghasilkan generasi yang unggul secara fisik, memiliki mentalitas tangguh, serta wawasan kebangsaan yang luas,” ujar Muhammad Yamin HR.
Terkait mekanisme pemilihan, Wali Kota menegaskan pentingnya transparansi dan objektivitas selama proses berlangsung. Ia menjamin tidak akan ada praktik intervensi atau titip-menitip dalam menentukan peserta yang lolos. Muhammad Yamin HR menginstruksikan agar seluruh hasil penilaian didasarkan sepenuhnya pada kemampuan individu dan tingkat kedisiplinan masing-masing peserta.
Pemerintah Kota Banjarmasin memandang keanggotaan Paskibraka sebagai sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar dalam mencetak calon pemimpin masa depan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan persatuan bangsa.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, di antaranya Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Dolly Syahbana, Asisten I Bidang Kesejahteraan Rakyat Lukman Fadlun, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Ahmad Muzaiyin.